Cerita Panjang Sejarah Islam Liberal

Oleh Luthfi Assyaukanie
Pendiri JIL, Peneliti Freedom Institute, dan Dosen Universitas
Paramadina, Jakarta
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/02/Bentara/3344564.htm
==========================

Sebagai gerakan lokal, Jaringan Islam Liberal Maret ini baru berusia
enam tahun, tapi sebagai gerakan global, Islam Liberal—dari mana
istilah JIL berasal—sesungguhnya telah berusia dua abad lebih.
Mengambil patokan tahun 1798, usia Islam Liberal mencapai 209 tahun.

Tahun 1798 adalah saat Napoleon Bonaparte menginjakkan kaki di
Mesir. Tahun itu sangat bersejarah. Bernard Lewis menyebutnya
sebagai a watershed in history dan the first shock to Islamic
complacency, the first impulse to westernization and reform (Lewis
1964:34). Para ahli sejarah sepakat, kedatangan Bonaparte di Mesir
merupakan tonggak penting bagi kaum Muslim dan juga bagi bangsa
Eropa.

Bagi kaum Muslim, kedatangan itu membuka mata betapa tentara Eropa
yang modern mampu menaklukkan dan menguasai jantung Islam. Bagi
orang Eropa, kedatangan itu menyadarkan betapa mudah menaklukkan
sebuah peradaban yang di masa silam begitu berjaya dan sulit
ditaklukkan.

Begitu penting 1798. Albert Hourani, sejarawan Inggris keturunan
Lebanon, menjadikannya awal era liberal bagi bangsa Arab dan kaum
Islam. Seperti yang ia jelaskan dalam bukunya, Arabic Thought in the
Liberal Age, kedatangan Bonaparte ke Mesir bukan sekadar penaklukan
militer, melainkan juga awal kebangkitan kesadaran kaum Muslim akan
diri mereka.

Menarik dicatat, Hourani menggunakan era liberal untuk merujuk masa
kebangkitan Islam di dunia modern. Kata liberal di sini ialah sebuah
kondisi dan suasana di mana kaum Muslim bebas mengartikulasikan
kesadaran budaya dan peradaban mereka. Dalam konteks Eropa, liberal
mengacu kepada situasi kebangkitan dan pencerahan. Itu sebab ketika
karya Hourani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang digunakan
untuk liberal age adalah asr al-nahdah yang berarti ‘era
kebangkitan’ (judul lengkapnya al-fikr al-arabi fi asr al-nahdah).
Menurut Hourani, era liberal di dunia Arab terentang dalam (1798-
1939). Tahun 1939 merujuk kepada pecahnya Perang Dunia II dan
dimulainya kiprah politik Ikhwanul Muslim di Mesir. Selama rentang
itu dasar pemikiran seperti kemajuan, modernitas, kebebasan, dan
persamaan dibincangkan secara luas.

Para liberalis awal

Para pembaharu awal seperti al-Tahtawi, al-Tunisi, dan al-Kawakibi
menyadari betul kondisi kaum Muslim yang terbelakang. Perhatian
utama mereka: bagaimana mengubah keadaan ke arah lebih baik. Mereka
selalu membenturkan kondisi keterbelakangan kaum Muslim dengan
kemajuan Eropa. Persis seperti yang dipertanyakan Abd al-Rahman al-
Kawakibi dalam bukunya, limadza taakhkhara al-muslimun wa limadza
taqaddama ghayruhum (mengapa kaum Muslim mundur dan mengapa bangsa
lain maju?).

Seluruh pemikiran dan gagasan yang dikemukakan para pembaharu Islam
abad ke-19 berputar pada upaya menjawab pertanyaan di atas. Adalah
ironis, peradaban yang pada masa silam memiliki sejarah gemilang dan
kitab sucinya mewartakan “umat terbaik di dunia” (khayru ummatin
ukhrijat linnas) berada pada titik nadir peradaban. Bukan hanya
berada dalam keterbelakangan, mereka juga dalam penjajahan bangsa
lain. Mesti ada satu sebab utama mengapa kaum Muslim terbelakang dan
mengapa bangsa Eropa maju?

Rifa’a al-Tahtawi (1801-1873) adalah salah satu tokoh pembaharu
pertama yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Menurut al-Tahtawi,
kunci pertanyaan itu adalah “kebebasan” (hurriyyah). Bangsa Eropa
maju karena memiliki kebebasan. Temuan sains dan teknologi di Eropa
sejak abad ke-16 didorong oleh suasana kebebasan dalam masyarakat
itu. Tahtawi menganggap kebebasan bukan hanya kunci bagi
kebahagiaan, tapi juga bagi keamanan dan kesejahteraan.

Sebab utama keterbelakangan kaum Muslim, menurut Tahtawi, ialah
ketiadaan kebebasan itu. Ini sudah terjadi sejak kerajaan Islam di
Baghdad (abad ke-12) dan Cordova (abad ke-15) runtuh. Sebaliknya,
kebebasan berpikir yang dalam istilah agama dikenal dengan ijtihad
justru dimusuhi dan diharamkan. Selama rentang abad ke-15-ke-19,
wacana pemikiran Islam diwarnai dengan semangat menutup pintu
ijtihad.

Tahtawi tak sendirian meyakini kebebasan sebagai kunci kemajuan
suatu bangsa. Pada 1878 Sa’dullah, intelektual dan diplomat Turki,
berkunjung ke Pameran Besar di Paris. Dalam sepucuk surat kepada
teman-temannya, dia bercerita: “Di depan pintu utama aku melihat
patung kebebasan. Dia duduk dan memegang sesuatu di tangannya.
Gayanya seolah sedang menyampaikan pesan: ‘Hai para pengunjung! Jika
Anda menyaksikan berbagai pencapaian kemajuan manusia dalam pameran
ini, jangan lupa bahwa seluruh pencapaian ini adalah hasil dari
kebebasan. Lewat kebebasan manusia mencapai kebahagiaan. Tanpa
kebebasan, tak akan ada keamanan; tanpa keamanan, tak akan ada
pencapaian; tanpa pencapaian, tak akan ada kesejahteraan; tanpa
kesejahteraan, tak akan ada kebahagiaan’.” (Lewis 1964:47).

Para pembaharu atau liberalis Muslim awal melihat kebebasan benar-
benar sebagai kunci kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan individu,
tapi juga kebahagiaan suatu bangsa. Pandangan ini mengingatkan kita
pada Francis Fukuyama (2000) ketika menjelaskan “modal sosial” dalam
berdemokrasi. Menurut Fukuyama, demokrasi sangat ditentukan oleh
modal sosial yang mendukungnya. Modal sosial adalah sekumpulan
berbagai unit dalam sebuah masyarakat. Unit terkecil kumpulan sosial
adalah keluarga yang terdiri dari individu-individu. Jika individu
dalam keluarga ini baik, dia akan memiliki dampak pada unit yang
lebih besar, yakni masyarakat sebagai modal demokrasi.

Tahtawi dan para pembaharu Islam abad ke-19 juga melihat kebebasan
individu sebagai langkah awal mewujudkan kebahagiaan dan sukses yang
lebih besar. Yang dimaksud dengan kebebasan adalah kebebasan
politik, suatu keadaan di mana individu bisa memikirkan dan berbuat
sesuatu secara bebas tanpa tekanan atau larangan penguasa. Yang
dimaksud dengan “penguasa” sebetulnya adalah kepala negara—raja
maupun sultan—tapi dalam pemahaman Tahtawi dan para pembaru awal
Islam, “penguasa” adalah otoritas dalam sebuah kelompok masyarakat
yang mampu memengaruhi. Dalam hal ini, tokoh atau lembaga agama yang
memiliki pengaruh politik di masyarakat bisa dianggap
sebagai “penguasa”.

Problem utama absennya kebebasan dalam Islam, menurut Tahtawi, bukan
hanya datang dari penguasa politik (pemerintah), melainkan juga dari
penguasa agama. Kadang kedua kekuasaan ini bergabung jadi satu,
mengakibatkan keadaan makin buruk. Para pemimpin politik melarang
kebebasan karena takut kekuasaannya terancam. Para tokoh agama
melakukan hal serupa karena takut kehilangan otoritas sebagai
petinggi agama. Kasus pelarangan terhadap kebebasan yang terjadi di
Mesir kerap melibatkan dua kubu antara kekuasaan agama (yang
biasanya diwakili oleh lembaga al-Azhar) dan para pembaharu Muslim
yang umumnya berada di luar—atau tak sedang menjabat posisi penting
dalam—lembaga itu.

Generasi kedua

Generasi kedua gerakan pembaharuan Islam juga menganggap kebebasan
sebagai kunci utama memperbaiki keadaan kaum Muslim. Para tokoh
generasi ini (Muhammad Abduh yang kemudian dilanjutkan oleh murid
setianya: Qassim Amin, Ali Abd al-Raziq, dan seorang murid asal
Indonesia, Muhammad Tahir Djalaluddin) menganggap kebebasan sebagai
modal penting merealisasikan solusi lain. Qassim Amin (1863-1908),
misalnya, menganggap kebebasan sebagai prasyarat utama bagi
terwujudnya gagasan emansipasi perempuan. Amin adalah tokoh Islam
pertama yang lantang menyuarakan nasib kaum perempuan di dunia
Islam. Baginya, persoalan kebodohan dan keterbelakangan kaum Muslim
sangat erat dengan persoalan perempuan. Argumennya sebagai berikut.

Keterbelakangan bersumber pada kebodohan. Kebodohan terkait erat
dengan pendidikan. Sebelum anak masuk sekolah, ia menerima
pendidikan dari keluarga. Unsur terpenting dalam keluarga, menurut
Amien, adalah ibu. Nasib dan masa depan seorang anak sering
ditentukan ibunya. Bukan hanya ibu sebagai “sekolah pertama”
(madrasat al-ula) bagi anak-anak, tapi ibu juga yang berperan besar
bagi pertumbuhan tubuh dan jiwa sang anak sejak dalam kandungan.
Jadi, ibu berperan sentral menentukan masa depan seseorang.

Peran penting yang dimainkan ibu (perempuan) seperti itu tak
berjalan lurus dengan nasib dan perlakuan yang diterimanya.
Perempuan dalam masyarakat Islam kerap mengalami diskriminasi peran.
Bukan hanya dihalangi berkiprah di ruang publik, hak-hak dasar
mereka untuk belajar juga kerap ditiadakan. Pada abad ke-19 situasi
ketertindasan kaum Muslim adalah lumrah. Larangan bersekolah bagi
perempuan dan secara umum larangan keluar rumah adalah aturan
universal di mana-mana. Hanya segelintir kaum perempuan Muslim yang
mendapat kemewahan bersekolah.

Karena itu, bagi Qassim Amin, solusinya adalah memberikan kesempatan
luas bagi perempuan mendapat pendidikan layak. Ini bukan semata demi
penegakan hak kaum perempuan yang terabaikan, tapi demi generasi
masa depan kaum Muslim. Selama perempuan terabaikan, menurut Amin,
selama itu pula kaum Muslim akan terbelakang dan bodoh.

Ali Abd al-Raziq (1888-1966) adalah sahabat dan pendukung Qassim
Amin. Sepenuhnya ia setuju dengan gagasan emansipasi perempuan dan
perlunya kaum Muslim memberi ruang bagi perempuan. Tapi, selama
sistem politik yang menaungi kaum Muslim tak bersahabat pada gagasan
progresif ini, selama itu pula gagasan itu tak bisa terealisasi.
Yang dia maksud dengan sistem politik tak bersahabat adalah sistem
pemerintahan khilafah. Ketika Abd al-Raziq berbicara
tentang “khilafah”, rujukannya adalah sistem pemerintahan Kerajaan
Utsmaniyah. Seperti umumnya para reformis Muslim saat itu, Abd al-
Raziq memandang kekhalifahan Utsmaniyah sebagai contoh buruk
pemerintahan Islam. Pola hidup hedonistik para khalifah dengan harem
dan kemewahan yang mengelilinginya kerap dikontraskan dengan
kemiskinan dan kebodohan kaum Muslim ketika itu. Khilafah bukan
sistem yang ideal, bahkan bukan sistem yang sesuai dengan nilai-
nilai yang diajarkan moral Islam.

Itu sebabnya, Abd al-Raziq menolak sistem khilafah. Baginya,
khilafah bukan sistem politik yang diwajibkan Islam. Ia hanya satu
dari banyak pilihan ciptaan manusia. Di era modern, ketika ada
sistem politik yang lebih baik, sudah seharusnya kaum Muslim
menyerapnya. Mempertahankan sistem khilafah tak hanya menghabiskan
energi kaum Muslim, tetapi juga melestarikan kebodohan dan
keterbelakangan mereka.

Konteks Indonesia

Muhammad Tahir Djalaluddin (1869-1956) adalah murid Muhammad Abduh
yang paling berjasa menyebarkan gagasan pembaharuan Islam di
Indonesia. Selesai berguru kepada Abduh, ia meninggalkan Mesir.
Karena situasi politik tak menguntungkan, ia tak kembali ke
Indonesia, tapi transit di Singapura mulai menyebarkan gagasan
pembaruannya dari sana. Di Singapura (1906) ia mendirikan majalah
Islam, al-Imam. Nama ini terinspirasi dari panggilan akrab Abduh.
Murid Abduh loyal dan sangat mencintai gurunya. Di Mesir mereka
mendirikan kelompok diskusi yang disebut madrasat al-imam dan
mendirikan partai politik yang disebut hizb al-imam.

Lewat Djalaluddin, gagasan pembaruan dan liberalisme Islam Timur
Tengah disebarkan di Indonesia dan Malaysia. Tulisan al-Afghani dan
Abduh dalam al-Urwat al-Wutsqa dan al-Manar diterjemahkan dan
diterbitkan dalam al-Imam. Tema tentang kemajuan, kebebasan, dan
emansipasi wanita mewarnai majalah ini. Majalah al-Imam jadi media
Islam pertama yang menyebarkan gagasan liberalisme Islam di
Indonesia. Pada 1911 majalah Islam lain, al-Munir, terbit di
Sumatera. Pendirinya, Abdullah Ahmad, adalah murid Ahmad Khatib,
reformis Melayu yang bermukim di Mekkah. Majalah ini, bersama al-
Imam, jadi corong kaum muda menyebarkan gagasan Islam Liberal.

Memasuki kemerdekaan Indonesia, gerakan pembaruan Islam menurun.
Tokoh Islam lebih banyak mencurahkan energi mengupayakan dan mengisi
kemerdekaan Indonesia. Sebagian besar terlibat dalam perdebatan isu
keislaman pada tahun 1930-an. Agus Salim dan Muhammad Natsir sibuk
dengan politik, terlibat aktif dalam pemerintahan Soekarno-Hatta.
Salim pernah menjabat sebagai menteri luar negeri; Natsir menteri
penerangan kemudian perdana menteri. Mungkin karena keterlibatan
mereka yang intensif dengan dunia politik, para tokoh Islam tak
sempat merenung dan berefleksi mendalam terhadap persoalan pembaruan
Islam.

Gerakan Islam Liberal menemukan momentumnya kembali di Indonesia
pada awal 1970-an, seiring dengan perubahan politik dari era
Soekarno ke Soeharto. Gerakan ini dipicu oleh munculnya generasi
santri baru yang lebih banyak berkesempatan mempelajari Islam dan
melakukan refleksi lebih serius atas berbagai isu sosial-keagamaan.
Seperti berulang dicatat buku sejarah, tokoh paling penting dalam
gerakan pembaruan ini adalah Nurcholish Madjid, sarjana Islam yang
memiliki semua syarat menjadi pembaharu. Lahir dan tumbuh dari
keluarga santri taat, Nurcholish adalah penulis dan pembicara yang
baik. Ia menguasai bahasa Arab dan Inggris. Kefasihannya berbicara
tentang teori ilmu sosial sama baiknya dengan uraiannya tentang
khazanah Islam. Nurcholish adalah penerus sempurna gerakan pembaruan
Islam yang telah dimuali sejak abad ke-19.

Selama kiprahnya menjadi intelektual liberal, Nurcholish banyak
melontarkan gagasan yang mencerahkan dan membangkitkan kuriositas
orang. Sumbangan yang paling besar bagi Indonesia adalah gagasannya
tentang sekularisasi. Nurcholishlah cendikiawan pertama yang
meyakinkan kaum Muslim Indonesia: menjadi seorang Muslim yang baik
tak harus berafiliasi kepada partai Islam. Memperjuangkan Islam tak
harus lewat lembaga atau partai dengan nama Islam. Baginya, Islam
bisa diperjuangkan dengan berbagai cara, lewat berbagai medium.
Pandangan ini cukup ampuh. Tiga dekade kemudian, dalam dua Pemilu
(1999 dan 2004) tak banyak kaum Muslim yang tertarik dengan partai
Islam dan agenda negara Islam, yang pada tahun 1960-an dianggap
sakral.

Nurcholish tak sendirian. Menjelang tahun 1980-an, gerbong Islam
Liberal diperkuat dengan semakin banyaknya intelektual santri yang
muncul. Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, Munawir Sjadzali, dan
Ahmad Syafii Maarif adalah di antara para eksponen pembaruan yang
mewarnai kancah pemikiran Islam dasawarsa 1980-an dan 1990-an. Semua
intelektual ini menganggap diri sebagai penerus cita-cita
kebangkitan (nahdah) dalam semangat Abduh, Qassim Amin, Ali Abd al-
Raziq, dan Muhammad Iqbal. Tulisan dan refleksi mereka tersebar di
media massa. Gagasan pembaruan mereka dikaji dan disebarkan generasi
lebih muda di Universitas Islam Negeri (UIN) maupun Nahdlatul Ulama
dan Muhammadiyah.

JIL

Pada 2001 Jaringan Islam Liberal (JIL) didirikan di Jakarta.
Organisasi (lebih tepatnya gerakan) ini melengkapi munculnya
organisasi Islam serupa yang sudah ada lebih dulu: Rahima,
Lakpesdam, Puan Amal Hayati, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan
Masyarakat (P3M), dan Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ). Sejak
awal, JIL diniatkan sebagai payung atau penghubung organisasi Islam
Liberal yang ada di Indonesia. Karena itu, gerakan ini tak memakai
nama organisasi atau lembaga, tapi jaringan. Dengan nama jaringan,
JIL berusaha jadi komunitas tempat para aktivis Muslim berbagai
organisasi Islam Liberal berinteraksi dan bertukar pandangan secara
bebas.

Lewat programnya, seperti diskusi publik, talkshow, sindikasi media,
dan workshop, JIL berusaha konsisten, mempromosikan dan
menyebarluaskan gagasan nahdah. Perhatian utama JIL: bagaimana
menciptakan dan menjaga ruang kebebasan di Indonesia. Sebagaimana
tokoh Islam Liberal awal, JIL meyakini kebebasan adalah kunci bagi
kesejahteraan dan kebahagiaan. Tak ada kebahagiaan tanpa
kesejahteraan dan tak ada kesejahteraan tanpa kebebasan.

Maret ini tak terasa JIL memasuki usia keenam. Sebagai gerakan, ia
masih muda. Sebagai pemikiran, JIL adalah ujung dari mata rantai
gerakan pembaharuan Islam yang sudah berusia lebih dari dua abad.
Orang yang menyadari betapa penting merawat cita-cita nahdah pasti
akan gembira dengan ulang tahun JIL sebab ulang tahun JIL bukanlah
perayaan sekelompok orang, tapi perayaan sebuah gerakan pencerahan
bagi umat Islam di Indonesia. Selamat merayakan ulang tahun JIL.
Selamat merayakan kebebasan